Prabowo Ingin RI Buat Bensin dari Jagung & Sorgum, Target 4 Tahun
Ambisi Indonesia membuat bensin nabati dari jagung, sorgum, singkong, tebu, serta bahan berpati lain memasuki fase politik-ekonomi baru. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pengembangan bio-bensin dalam 3–4 tahun sebagai bagian agenda energi mandiri, pengurangan impor BBM, peningkatan nilai tambah pertanian, serta penguatan ketahanan desa. Arah ini paralel dengan keberhasilan relatif biodiesel sawit, terutama program B35 menuju B40 dan wacana B50, yang sudah menekan impor solar. Namun, bio-bensin berbeda dari biodiesel. Biodiesel mengganti solar berbasis minyak nabati; bio-bensin umumnya berbasis etanol atau komponen oksigenat lain yang dicampur ke bensin. Maka tantangannya bukan sekadar tanam komoditas, melainkan rantai utuh: benih, lahan, produktivitas, pabrik etanol, logistik, standar mutu, harga beli, insentif fiskal, infrastruktur pencampuran, hingga penerimaan mesin kendaraan. Target 4 tahun dapat menjadi katalis, tetapi butuh desain kebijakan presisi agar tidak menjadi tekanan baru bagi pangan.
Peluang terbesar berada di sisi petani. Jagung, sorgum, dan singkong punya basis produksi luas, adaptif terhadap banyak agroekosistem, serta dapat ditanam di lahan kering. Sorgum menarik karena relatif tahan kering, kebutuhan air lebih rendah dibanding banyak tanaman pangan utama, dan memiliki batang manis yang bisa menjadi sumber gula fermentasi. Singkong unggul dari sisi pati, cocok untuk etanol, serta sudah memiliki jaringan petani dan industri tapioka. Jagung memiliki skala produksi besar, tetapi sensitif karena juga bahan utama pakan unggas dan pangan. Bila bio-bensin didorong tanpa tata kelola pasokan, harga jagung pakan bisa naik, biaya produksi telur-daging terkerek, inflasi pangan muncul. Karena itu, kebijakan ideal: tidak mengambil bahan pangan inti saat pasar defisit; memprioritaskan varietas energi, hasil samping, tebon, molases, limbah pati, singkong industri, sorgum energi, serta lahan nonkompetitif. Petani perlu kontrak harga, asuransi gagal panen, akses pupuk, offtaker pasti, dan skema koperasi agar tidak hanya menjadi pemasok murah.
Dari sisi energi, motifnya kuat. Indonesia masih mengimpor minyak mentah dan BBM, sementara konsumsi bensin tinggi karena dominasi kendaraan pribadi dan sepeda motor. Setiap liter bioetanol domestik yang dicampur ke bensin berpotensi mengurangi devisa keluar, memperbaiki neraca perdagangan, dan menciptakan industri pedesaan. Campuran rendah seperti E5 atau E10 lebih realistis sebagai tahap awal, karena banyak negara memulai dari 5–10 persen etanol dalam bensin sebelum naik ke kadar lebih tinggi. Untuk E10 nasional, kebutuhan etanol sangat besar; tanpa pabrik skala industri dan pasokan bahan baku stabil, target cepat sulit dicapai. Maka peta jalan harus bertahap: klaster pilot di wilayah surplus bahan baku, uji mutu BBM, pengadaan armada uji, lalu ekspansi ke kota besar. Kunci teknis: kadar air etanol harus sangat rendah, distribusi harus mencegah kontaminasi, serta terminal BBM perlu fasilitas blending. Bio-bensin bukan hanya proyek pertanian; ini proyek kilang, logistik, standar, fiskal, dan otomotif.
Perbandingan dengan biodiesel memberi pelajaran penting. Program biodiesel sawit berhasil karena Indonesia memiliki bahan baku minyak sawit besar, industri pengolahan matang, dukungan pungutan ekspor, mandat pencampuran wajib, serta pasar solar yang jelas. Bahkan ketika Indonesia menuju B50, muncul isu baru: kebutuhan CPO meningkat, harga minyak goreng dapat tertekan, ekspor berkurang, dan industri perlu memastikan mutu. Di sisi lain, program itu membantu menciptakan surplus atau penghematan impor solar. Untuk bio-bensin, sumber bahan baku lebih tersebar, kadar gula/pati berbeda, rantai fermentasi lebih sensitif, dan margin ekonomi bergantung harga bensin, harga komoditas, serta biaya enzim/energi. Jika harga jagung tinggi, etanol mahal. Jika harga bensin subsidi rendah, bioetanol perlu insentif. Bila insentif tidak jelas, investor ragu. Pelajaran inti: mandat saja tidak cukup; harus ada dana stabilisasi, standar harga, kepastian pembeli, audit keberlanjutan, dan perlindungan konsumen.
Tantangan lahan menjadi titik paling sensitif. Ambisi bio-bensin tidak boleh mendorong konversi hutan, gambut, atau lahan pangan produktif secara serampangan. Energi hijau akan kehilangan legitimasi bila menimbulkan deforestasi, konflik agraria, atau kenaikan harga pangan. Pemerintah perlu peta lahan berbasis data: lahan kering terdegradasi, lahan tidur legal, kawasan food estate yang layak, dan wilayah dengan infrastruktur dekat pabrik. Produktivitas harus menjadi prioritas sebelum ekspansi lahan. Sorgum, misalnya, dapat dikembangkan di Nusa Tenggara, Sulawesi, Jawa bagian kering, atau wilayah lain yang sesuai, tetapi tetap memerlukan benih unggul, mekanisasi panen, gudang, dan pasar. Singkong bisa diarahkan ke etanol di daerah sentra dengan industri pengolahan. Jagung sebaiknya digunakan selektif, terutama saat surplus atau untuk varietas energi, bukan mengganggu pakan. Prinsipnya: pangan dulu, pakan aman, energi dari surplus dan bahan nonpangan.
Teknologi menentukan kelayakan biaya. Bioetanol generasi pertama dari gula dan pati relatif matang, tetapi bersaing dengan pangan. Bioetanol generasi kedua dari limbah lignoselulosa seperti jerami, tongkol jagung, bagas tebu, batang sorgum, dan residu pertanian lebih menarik secara keberlanjutan, tetapi teknologinya lebih mahal dan kompleks. Indonesia perlu strategi ganda: jangka pendek memakai bahan baku pati/gula di wilayah surplus; jangka menengah mempercepat riset-komersialisasi etanol selulosa. BUMN energi, perguruan tinggi, BRIN, swasta pangan, koperasi petani, dan industri otomotif harus duduk dalam satu ekosistem. Pemerintah dapat memberi insentif pajak, kredit murah, jaminan pembelian, serta standar nasional E5/E10. Namun evaluasi wajib berbasis angka: biaya produksi per liter, emisi siklus hidup, dampak harga pangan, kebutuhan air, pendapatan petani, dan penghematan devisa. Tanpa indikator, program mudah berubah menjadi slogan.
Target 4 tahun realistis bila dimaknai sebagai fase pembuktian komersial, bukan langsung substitusi besar-besaran. Langkah cepat yang masuk akal: pertama, tetapkan peta jalan E5 di beberapa provinsi. Kedua, bangun klaster jagung-sorgum-singkong dengan kontrak petani. Ketiga, amankan pasokan tanpa mengganggu pangan. Keempat, siapkan pabrik etanol dekat bahan baku. Kelima, siapkan terminal blending Pertamina. Keenam, uji kendaraan dan standar emisi. Ketujuh, buat mekanisme harga agar petani untung, konsumen tidak terbebani, investor masuk. Bila desain tepat, bio-bensin dapat menjadi mesin ekonomi desa, memperkecil impor bensin, dan melengkapi keberhasilan biodiesel. Bila terburu-buru, risikonya jelas: bahan baku kurang, biaya tinggi, konflik lahan, inflasi pangan, dan pabrik menganggur. Ambisi Prabowo membuka peluang besar; disiplin eksekusi akan menentukan apakah Indonesia sekadar menanam harapan atau benar-benar memanen energi mandiri.
Sumber: CNBC Indonesia — Prabowo Ingin RI Buat Bensin dari Jagung & Sorgum, Target 4 Tahun!. Artikel ini diolah ulang untuk keperluan edukasi/informasi; fakta inti wajib diverifikasi ke sumber asli.
Disclaimer
Artikel ini bersifat edukasi dan informasi umum, bukan rekomendasi beli/jual, nasihat keuangan, pajak, atau opini hukum. Data dapat berubah sewaktu-waktu dan wajib diverifikasi ke sumber resmi (BEI/IDX, OJK, BI, kementerian/lembaga terkait, atau laporan emiten). Segala risiko keputusan investasi atau hukum ditanggung sendiri. Lakukan riset mandiri atau konsultasi profesional berizin sebelum bertindak.