Ekonomi RI Tumbuh 5,29 Persen: Peringatan Said Abdullah Agar Pemerintah Tidak Terlena
Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua tahun 2026 mencapai 5,29 persen secara tahunan (year-on-year). Angka ini sedikit melampaui ekspektasi pasar yang sebelumnya memproyeksikan pertumbuhan di kisaran 5,1 hingga 5,2 persen. Di tengah euforia tersebut, Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, justru menyampaikan peringatan keras. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak terlena dengan capaian kinerja yang tampak impresif tersebut, karena di balik angka itu tersimpan sejumlah kelemahan struktural yang dapat mengancam keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional.
Peringatan Said Abdullah bukan tanpa dasar. Jika diukur dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi kuartal II/2026 memang ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh 4,9 persen, investasi (PMTB) yang tumbuh 5,2 persen, serta ekspor yang tumbuh 6,1 persen. Namun, jika kita bedah lebih dalam, pertumbuhan ini didominasi oleh faktor musiman yang bersifat temporer, bukan oleh penguatan fundamental ekonomi secara menyeluruh. Said Abdullah menyoroti bahwa surplus tipis di atas 5 persen ini tidak mencerminkan perbaikan daya saing industri manufaktur, melainkan lebih banyak didorong oleh momentum Idulfitri dan tahun ajaran baru yang memicu lonjakan belanja konsumsi. Dengan kata lain, pertumbuhan kuartalan tersebut lebih banyak ditopang oleh seasonal tailwinds dibandingkan dengan dorongan struktural yang berkelanjutan.
Faktor Musiman Menyembunyikan Kelemahan Sektor Manufaktur
Fakta yang tidak bisa dipungkiri adalah bahwa sektor industri manufaktur, yang menjadi tulang punggung ekspor dan penyerap tenaga kerja, justru mengalami pertumbuhan yang melambat. Data BPS menunjukkan sektor manufaktur hanya tumbuh sekitar 4,1 persen pada kuartal kedua, jauh di bawah pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Perlambatan ini terutama terjadi pada industri pengolahan berbasis komoditas seperti makanan dan minuman, serta industri barang logam yang terdampak oleh penurunan harga komoditas global dan melemahnya permintaan dari mitra dagang utama seperti Tiongkok dan Amerika Serikat. Said Abdullah menegaskan bahwa jika pemerintah hanya berfokus pada headline growth tanpa melakukan pembenahan pada sektor manufaktur, maka ekonomi Indonesia akan menghadapi risiko perangkap pendapatan menengah (middle income trap) yang semakin dalam.
Lebih lanjut, kontribusi manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih stagnan di angka sekitar 18-19 persen, jauh dari target ideal 22 persen yang pernah dicapai pada era 1990-an. Deindustrialisasi dini yang terjadi, ditandai dengan penurunan share manufaktur sebelum negara mencapai pendapatan tinggi, merupakan tanda bahaya yang harus segera diantisipasi. Pertumbuhan ekspor yang terjadi saat ini, meskipun naik 6,1 persen, masih didominasi oleh ekspor komoditas mentah dan produk setengah jadi yang rentan terhadap fluktuasi harga global. Tanpa investasi besar-besaran pada hilirisasi dan penguatan industri substitusi impor, ditambah dengan kemudahan perizinan dan perbaikan iklim usaha yang nyata, maka daya saing industrialisasi nasional akan terus tergerus.
Ancaman Perlambatan Sektor Pertanian dan Daya Beli
Selain manufaktur, Said Abdullah juga menyoroti persoalan sektor pertanian yang mengalami kontraksi pertumbuhan, hanya tumbuh tipis di bawah 1 persen. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena sektor pertanian adalah penyerap tenaga kerja terbesar kedua setelah jasa dan menjadi sumber penghidupan bagi puluhan juta rumah tangga di pedesaan. Perlambatan ini terutama akibat dari dampak fenomena iklim La Niña ekstrem yang menyebabkan gagal panen di sejumlah sentra produksi padi dan palawija, serta tingginya biaya produksi akibat kenaikan harga pupuk kimia. Jika sektor pertanian terus mengalami pertumbuhan yang stagnan, maka ketahanan pangan nasional akan terancam dan inflasi bahan pangan akan kembali menghantui kestabilan daya beli masyarakat menengah ke bawah.
Kelemahan struktural lainnya yang menjadi perhatian serius adalah melambatnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga, yang tidak seganas periode yang sama tahun lalu. Meskipun tumbuh 4,9 persen secara tahunan, angka ini masih di bawah level pertumbuhan konsumsi tahun 2024 yang mencapai 5,2 persen. Ini menjadi sinyal bahwa daya beli masyarakat kelas menengah mengalami erosi akibat tekanan biaya hidup yang tinggi, minimnya penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, serta kebijakan pajak baru seperti kenaikan tarif PPN yang mulai terasa dampaknya. Said Abdullah mengingatkan bahwa kelas menengah, yang merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia (sekitar 43 persen dari total populasi), mengalami peningkatan kerentanan ekonomi yang nyata. Banyak dari mereka yang turun kelas dari posisi mapan menjadi rentan, ditandai dengan menurunnya tabungan dan meningkatnya penggunaan kredit online untuk kebutuhan konsumsi dasar.
Risiko Geopolitik dan Pelemahan Rupiah
Peringatan lainnya yang disampaikan oleh politisi senior PDI Perjuangan tersebut adalah mengenai risiko eksternal yang terus membisu. Pertumbuhan ekonomi nasional yang masih bergantung pada ekspor komoditas memiliki kelemahan terhadap guncangan global, terlebih dengan kebijakan proteksionisme perdagangan yang digagas oleh pemerintahan Amerika Serikat. Tarif impor yang tinggi yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap produk Indonesia, serta ketegangan geopolitik yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan, semakin memperuncing tantangan terhadap kinerja ekspor. Di sisi lain, nilai tukar rupiah yang masih berada di kisaran Rp16.600 per dolar AS, walaupun relatif sentimen membaik, membuat impor barang modal dan bahan baku industri menjadi lebih mahal, yang berpotensi menekan margin keuntungan perusahaan dan memperlambat arus masuk investasi asing.
Tekanan tersebut pada akhirnya berdampak pada penerimaan negara dari segi pajak yang masih belum mencapai target. Inflasi yang relatif terkendali pada level 2,5 persen memang memberikan sedikit ruang bagi bank sentral untuk melonggarkan kebijakan moneter. Namun, dengan suku bunga acuan di level 6 persen, biaya modal yang tinggi tetap menjadi kendala utama bagi sektor swasta untuk ekspansi. Said Abdullah menekankan bahwa pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan ekonomi yang bersifat jangka pendek seperti belanja bantuan sosial yang bersifat musiman. Justru, kebijakan per ekonomian yang perlu didorong adalah percepatan realisasi belanja stimulus fiskal yang tepat sasaran, terutama untuk padat karya, perbaikan infrastruktur digital, dan penguatan program hilirisasi yang telah dirancang.
Mengubah Momentum Menjadi Keberlanjutan
Untuk mengubah momentum pertumbuhan yang bersifat semusim menjadi pertumbuhan yang berkelanjutan, pemerintah perlu melakukan beberapa langkah strategis yang konkret. Pertama, fokus pada peningkatan produktivitas dan kompleksitas ekonomi melalui insentif pajak yang lebih agresif untuk sektor teknologi dan manufaktur yang menghasilkan nilai tambah tinggi. Kedua, melakukan reformasi regulasi yang menghambat usaha, terutama dalam hal perizinan, ketenagakerjaan, dan kepastian hukum, agar dapat menarik investasi langsung (FDI) yang lebih besar dari negara-negara alternatif seperti Jepang, Korea, dan Timur Tengah.
Ketiga, memperkuat kembali sektor pertanian melalui program intensifikasi dan mekanisasi yang masif, serta mendukung pembangunan ketahanan air untuk menghadapi perubahan iklim. Hal ini untuk mencegah terjadinya impor bahan pangan yang berkepanjangan dan menjaga stabilitas harga di pasar domestik. Keempat, pemerintah harus meningkatkan pendapatan per kapita dengan menciptakan lapangan kerja yang lebih bermutu, bukan hanya sektor informal. Ini hanya akan terjadi jika pemerintah berani melakukan penspesifikan anggaran belanja subsidi energi yang kurang tepat sasaran ke dalam pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur produktif.
Akhirnya, kata Said Abdullah, pemerintah harus memiliki disiplin dalam mengelola fiskal. Dengan rasio utang yang kian meningkat dan penerimaan pajak yang tidak kunjung mencapai target, menjaga defisit fiskal tetap pada batas aman 3 persen sangat krusial. Meskipun momentum pertumbuhan kuartal kedua ini patut disyukuri, namun pemerintah tidak boleh terlena oleh angka statistik yang menawan. Justru saat inilah momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh, membenahi perekonomian dari tingkat paling dasar, dan menanamkan benih pertumbuhan yang lebih inklusif dan tahan uji terhadap gejolak global. Peringatan dari Said Abdullah adalah sebuah cermin realita bahwa jalan menuju Indonesia Emas 2045 masih panjang, dan hanya melalui berdasarkan tumbuh yang berkualitas yang akan membawa kita ke sana, bukan sekedar tumbuh yang tinggi sesaat.
Sumber: Kompas.com — Ekonomi RI Tumbuh 5,29 Persen, Said Abdullah Ingatkan Pemerintah Tak Terlena. Artikel ini diolah ulang untuk keperluan edukasi/informasi; fakta inti wajib diverifikasi ke sumber asli.
Disclaimer
Artikel ini bersifat edukasi dan informasi umum, bukan rekomendasi beli/jual, nasihat keuangan, pajak, atau opini hukum. Data dapat berubah sewaktu-waktu dan wajib diverifikasi ke sumber resmi (BEI/IDX, OJK, BI, kementerian/lembaga terkait, atau laporan emiten). Segala risiko keputusan investasi atau hukum ditanggung sendiri. Lakukan riset mandiri atau konsultasi profesional berizin sebelum bertindak.